Pengumuman DPS

Cek Data Anda di PPS Setempat

demo1_1

Pagelaran Seni Budaya

Menyonsong Satu Tahun Menuju Pemilu Serentak Tahun 2019

demo1_1

Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2019

demo1_1

Kursus Kepemiluan

Dalam Rangka Pemilu Serentak Legislatif dan Presiden Tahun 2019

demo1_1

KPU Kabupaten Sarolangun Siap Melayani Permohonan Informasi Publik Secara Terbuka dan Transparan

demo1_1

KPU dan Panwas Kabupaten Sarolangun Lakukan Koordinasi Pra Pencalonan

Minggu, 01 Juli 2018 | 15:12:01 WIB | Dibaca: 93 Kali


Koordinasi KPU dan Panwas Sarolangun

Sarolangun, kpu-sarolangunkab.go.id - Menghadapi masa pengajuan calon legislatif pada Pemilu 2019 KPU Kabupaten Sarolangun bersama Panwas melakukan koordinasi terkait syarat calon. Koordinasi tersebut dilaksanakan di Ruang Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Sarolangun (1/7/2018). Koordinasi tersebut dihadiri oleh seluruh komisioner KPU Sarolangun dan Panwas Sarolangun.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Sarolangun, Muhammad Fakhri, koordinasi bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai syarat calon. Karena masih banyak terdapat perbedaan pemahaman. Salah satunya adalah mengenai institusi yang berhak melegalisir ijazah SMA atau sederajat bakal calon. Khususnya yang sekolahnya sudah tidak ada lagi atau di luar Provinsi Jambi.

"Terkait instansi yang berhak melegalisir ijazah SMA bakal calon yang sekolahnya sudah tidak ada atau berada di luar Provinsi Jambi. Apakah bisa lewat Diknas Kabupaten atau Provinsi." ungkap Fakhri.

Selain itu permasalahan badan lain yang keuangannya bersumbar dari negara juga dibahas. Kalo ini KPU dan Panwas lebih mengerucut kepada jenis-jenis badan lain tersebut. Termasuk yang dibahas adalah jenis rumah sakit yang memenuhi syarat untuk pemeriksaan kesehatan. Menyusuli surat edaran KPU RI mengenai pemeriksaan kesehatan.

"Kita bahas lebih mendetil sampai dengan ceklis badan-badan lain yang dimaksud. Termasuk juga jenis rumah sakit yang memenuhi syarat untuk pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba," imbuh Fakhri.

Selanjutnya Fakhri mengatakan bahwa akan menyampaikan dengan segera kepada partai politik mengenai pembahasan tersebut melalui surat edaran.

"Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari KPU RI. Semua pertanyaan dan pernyataan dari partai dan masyarakat sudah kami sampaikan kepada KPU RI. Jadi, kita tunggu saja petunjuk selanjutnya," kata Fakhri menutup pembicaraan.

Komentar Facebook

Berita Terkini

View Indeks