Tahapan Kampanye

Pemilu Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

demo1_1

Jenis Logistik

Pemilu Serentak 2019

demo1_1

Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2019

demo1_1

Daftar Calon Tetap (DCT)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun

demo1_1

KPU Kabupaten Sarolangun Siap Melayani Permohonan Informasi Publik Secara Terbuka dan Transparan

demo1_1

Pemda Sarolangun Fasilitasi Rakor DPK dan DPTb antara KPU dengan Stakeholder

Rabu, 06 Februari 2019 | 12:08:03 WIB | Dibaca: 125 Kali


Rakor DPK dan DPTb dihadiri oleh Seluruh SKPD, Camat, Lurah, dan Perusahaan se-Kabupaten Sarolangun

Sarolangun, kpu-sarolangunkab.go.id - Dalam rangka tahapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), KPU Sarolangun difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun melakukan rapat koordinasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Lurah, Kades dan sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Sarolangun. Rakor Tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Sarolangun (6/2/2019).

Ketua KPU Sarolangun Muhammad Fakhri dalam pemaparannya mengatakan perlunya bantuan dari Bupati dan jajarannya, kepala desa, termasuk seluruh pimpinan perusahaan agar dapat membantu KPU dalam mensosialisasikan tahapan DPK dan DPTb.

Karena, kata Fakhri Pendataan DPK dan DPTb penting untuk menyiapkan kebutuhan logistik pemilih (surat suara yang tersedia), Mengantisipasi lebih dini apabila terdapat jumlah pemilih DPK di suatu wilayah berbasis desa atau kelurahan dan tidak dapat difasilitasi dalam menggunakan hak pilihnya di TPS yang ada di wilayah tersebut. Hal tersebut dimungkinkan untuk melakukan perubahan DPT dengan cara berkoordinasi  dengan Bawaslu. Selain itu hal itu juga bertujuan untuk memudahkan petugas KPPS dalam mencatat pemilih potensi DPK ke dalam formulir daftar hadir Pemilih di TPS.

Bupati Cek Endra yang juga turut hadir dalam rakor meminta kepala desa agar duduk dengan jajaran desa untuk mengecek warga yg belum masuk dalam DPT Pemilu 2019.

"Bagi desa yang ada perusahaan, tolong kades masuk ke dalam perusahaan agar mengecek dan mengurus karyawannya agar dapat memilih. Selain itu untuk memastikan karyawan tersebut apakah sudah punya administrasi kependudukan atau belum," pinta Cek Endra.

Untuk Dukcapil, Cek Endra melanjutkan, agar pro aktif dalam membuat administrasi kependudukan. Karena kata beliau, jangan sampai masyarakat tidak bisa memilih dikarenakan tidak memiliki administrasi kependudukan serta setiap kades agar memiliki check list khusus untuk warga yang belum memiliki eKTP.

Perusahaan juga tak luput dalam permintaan Cek Endra untuk melakukan sosialisasi intensif dengan karyawannya terkait DPK dan DPTb utuk Pemilu Tahun 2019. "Saya berharap agar semua pihak menjaga netralitas. Dan agar Camat dan Kepala Desa bertanggung jawab terhadap hal-hal terebut," tutupnya.

Anggota KPU Divisi Data Pemilih A.Anif sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah karena telah mau memfasilitasi kegiatan rakor. Selanjutnya Anif selaku divisi data pemilih mengatakan akan bekerja maksimal agar seluruh masyarakat dapat terdata dengan baik. (and/amj)

Komentar Facebook

Berita Terkini

View Indeks