Tahapan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020

demo1_1

Rekrutmen PPK PPS

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi

demo1_1

demo1_1

Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2019

demo1_1

KPU Kabupaten Sarolangun Siap Melayani Permohonan Informasi Publik Secara Terbuka dan Transparan

demo1_1

KPU Sarolangun dan Pemda Lakukan Audiensi Rekrutmen Badan Ad hoc Pilgub 2020

Kamis, 19 Maret 2020 | 09:51:03 WIB | Dibaca: 727 Kali


Audiensi Rekrutmen Badan Ad Hoc Pilgub 2020

Sarolangun, kpu-sarolangunkab.go.id - KPU Kabupaten Sarolangun bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun melaksanakan audiensi terkait dengan rekrutmen badan ad hoc (PPK, PPS dan KPPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020. Bertempat di ruang pola kantor Bupati Sarolangun (18/3), audiensi dihadiri oleh Ketua dan seluruh Anggota KPU Sarolangun, Sekretaris KPU Sarolangun, Kasubbag Hukum dan Kasubbag Teknis KPU Sarolangun, Sekretaris Daerah (Sekda) Sarolangun, Assisten Pemerintahan, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas PMD, Kabag Hukum, Kabag Organisasi, Kabag Humas dan Kabag Pemerintahan.

Dalam Audiensi tersebut dibahas mengenai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih yang menjadi tenaga kontrak daerah (TKD). 

Ketua KPU Sarolangun, Muhammad Fakhri menjelaskan dalam undang-undang pemilu sampai dengan turunannya tidak ada larangan bagi badan ad hoc yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun TKD. Karena Ad Hoc ini sifatnya sementara dan berjangka waktu. Waktu pelaksanaan tugasnya pun fleksibel, tidak diikat dengan jam kerja khusus.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kabag Hukum Pemda Sarolangun Mulya Malik yang mengatakan yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) hanya sebatas jabatan publik. Kepala BKPSDM, Waldi Bakri dalam pemaparannya mengatakan, adanya rangkap pekerjaan TKD yang menjadi badan ad hoc adalah terkait jam kerja mereka. Banyak pimpinan TKD yang bersangkutan mengeluhkan kinerja yang berkurang karena merangkap jabatan. Jika dalam pelaksanaannya tidak mengganggu jam kerja yang bersangkutan, Waldi Bakri mengatakan tidak ada masalah.

Ditemui setelah acara tersebut Ketua KPU Sarolangun, Muhammad Fakhri mengaku puas dengan terselenggaranya audiensi tersebut. Ia mengatakan dengan adanya pertemuan tersebut ada titik terang bagi badan ad hoc yang masih ragu dengan status mereka sebagai penyelenggara.

"Alhamdulillah dengan pertemuan ini menjadi jelas kedudukan badan ad hoc. Kesimpulannya, sepanjang tidak mengganggu pekerjaan utama mereka, tidak masalah. Karena Badan Ad hoc tidak termasuk pejabat publik. Dengan ini juga perlu kami tegaskan kepada masyarakat bahwa badan ad hoc itu tidak terikat pada jam kerja seperti pegawai kantoran. Waktu kerjanya lebih fleksibel. Kecuali ada rapat, bimtek dan lain-lain. Tentunya mereka harus mendapatkan izin dari instansi tempat mereka bekerja", tutup Fakhri.

Adapun kesimpulan rapat audiensi tersebut diantaranya adalah hak dan kewajiban TKD telah diatur dalam pasal 17 dan 18 Perbup Nomor 77 Tahun 2018. Rekrutmen badan Ad Hoc mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017. Bahwa badan ad hoc bukanlah sebagai pejabat publik. Bagi TKD yang juga menjadi badan ad hoc dalam melaksanakan kegiatan agar tidak mengganggu tugasnya sebagai TKD di unit kerja masing-masing. KPU Sarolangun akan membuat Pakta Integritas terkait tugas-tugas badan ad hoc penyelenggaraan pemilu. (amj)

Komentar Facebook

Berita Terkini

View Indeks